Integrasi informasi layanan lelang di tingkat kantor wilayah, mudahkan masyarakat cari barang lelang

Diposkan pada by ekolumajang

Oleh: Mohammad Eko Agus Yudianto

Plt. Kepala Seksi Bimbingan Lelang II Kanwil DJKN Kalselteng

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mengubah cara berkomunikasi masyarakat, namun juga metode perdagangannya atau jual beli barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini. Jumlah pengguna internet di Indonesia naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang (databoks.katadata.co.id).

Lelang sebagai salah satu metode transaksi jual beli barang yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berinteraksi dengan para penjual maupun pembeli. Namun demikian, dengan beragamnya penyampaian informasi mengenai Lelang pada internet, diperlukan suatu integrasi informasi layanan Lelang untuk memudahkan masyarakat mencari barang-barang yang akan dibelinya melalui Lelang untuk DJKN melayani lebih baik;

Kata Kunci: lelang, integrasi informasi, internet, DJKN melayani lebih baik.

PENDAHULUAN

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Lelang itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Di Indonesia sendiri lelang mulai diundangkan pada tahun 1908 ketika Belanda masih menguasai Indonesia. Pada tahun tersebut, dasar hukum lelang dikenal dengan ­Vendu Reglement (Stbl. 1908 No. 189) dan Vendu Instructie (Stbl. 1908 No. 190). Hingga saat ini, peraturan dasar lelang tersebut masih berlaku di Indonesia sebagai pedoman penyelenggaraan lelang.

Penyelenggara Lelang di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (jdih.kemenkeu.go.id) terdiri dari: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II. KPKNL berwenang menyelenggarakan semua jenis Lelang atas permintaan Penjual. Balai Lelang berwenang menyelenggarakan Lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Penjual dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II berwenang menyelenggarakan Lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Penjual atau Balai Lelang selaku kuasa dari Penjual.

Pada masa lalu, proses lelang dilakukan secara manual. Masyarakat yang ingin mengikuti lelang harus datang langsung ke tempat lelang. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari tempat lelang. Untuk memudahkan masyarakat mengikuti lelang, pemerintah melalui Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengembangkan portal web lelang yaitu lelang.go.id. Portal web lelang ini memudahkan pelaksanaan lelang, sehingga masyarakat dapat mencari dan mengikuti lelang secara online.

Penyelenggaraan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang juga sudah dilaksanakan secara online, seperti lelang kendaraan bermotor yang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Dari 108 (seratus delapan) Balai Lelang yang mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang, terdapat 22 (dua puluh dua) Balai Lelang yang bergerak di segmen lelang kendaraan (berdasarkan buku profil Balai Lelang Tahun 2022 – Direktorat Lelang). Balai Lelang yang bergerak di segmen lelang kendaraan, juga telah memiliki web lelang masing-masing.

Sedangkan penyelenggaraan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II, sampai saat ini (Oktober 2023) belum ada yang menggunakan media web untuk layanan lelang mereka.

Saat ini, masyarakat pengguna layanan lelang masih kesulitan mengakses informasi layanan lelang yang tersebar pada 3 (tiga) penyelenggara lelang (KPKNL, Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II).

PEMBAHASAN

  1. Rumusan Masalah

Penggunaan media internet untuk pelaksanaan lelang, memberikan aksesibilitas yang tinggi bagi seluruh masyarakat yang berkepentingan atau ingin mengikuti proses jual beli melalui lelang meskipun tinggal di daerah yang jauh dari tempat lelang.

Namun demikian, juga perlu diwaspadai potensi penipuan lelang yang bisa merugikan masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa penipuan lelang masih sering terjadi, diantaranya:

  1. Kurang pemahaman masyarakat tentang lelang. Banyak orang yang belum memahami mekanisme lelang yang benar. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban penipuan.
  2. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelaku penipuan untuk menyebarkan informasi lelang palsu.
  3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan lelang untuk mencegah terjadinya penipuan.

Modus penipuan lelang yang sering terjadi, antara lain:

  1. Menawarkan barang lelang dengan harga murah yang tidak wajar. Pelaku penipuan biasanya menawarkan barang lelang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian calon korban.
  2. Meminta uang jaminan atau uang muka yang ditransfer ke rekening pribadi. Dalam proses lelang yang benar, uang jaminan atau uang muka harus disetorkan ke rekening resmi penyelenggara lelang (KPKNL, Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II).
  3. Menjanjikan pemenang lelang untuk memenangkan lelang. Pelaku penipuan biasanya menjanjikan pemenang lelang untuk memenangkan lelang, bahkan jika penawarannya lebih rendah dari penawaran lain.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang salah satu tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang serta yang bertugas sebagai Pengawas Lelang (Superintenden) dapat mengambil peran penting sebagai superintenden, antara lain:

  1. Membuat integrasi informasi layanan lelang tingkat Kantor Wilayah, untuk memudahkan masyarakat di wilayah kerjanya mencari barang yang akan di lelang.
  2. Menjaga transparansi dan akuntabilitas proses lelang. DJKN melakukan pengawasan terhadap proses lelang untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel. DJKN juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil lelang untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi.
  3. Mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam lelang. DJKN melakukan pengawasan terhadap penyelenggara lelang dan peserta lelang untuk mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam lelang. DJKN juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tips menghindari penipuan lelang.
  4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan lelang. DJKN memberikan bimbingan dan arahan kepada penyelenggara lelang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan lelang. DJKN juga mengembangkan sistem lelang yang lebih modern dan efisien.
  5. Pemeriksaan terhadap penyelenggara lelang. DJKN melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara lelang untuk memastikan bahwa penyelenggara lelang telah memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Inovasi integrasi informasi layanan lelang di tingkat Kantor Wilayah, mudahkan masyarakat cari barang lelang

Penyelenggara Lelang di Indonesia, terdiri dari: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II. KPKNL berwenang menyelenggarakan semua jenis Lelang atas permintaan Penjual. Balai Lelang berwenang menyelenggarakan Lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Penjual dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II berwenang menyelenggarakan Lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Penjual atau Balai Lelang selaku kuasa dari Penjual.

Jumlah penyelenggara lelang di Indonesia, adalah sebagai berikut:

  1. KPKNL sebanyak 71 (tujuh puluh satu) yang tersebar pada 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah DJKN;
  2. Balai Lelang sebanyak 108 (seratus delapan), dimana 22 (dua puluh dua) diantaranya bergerak di segmen lelang kendaraan bermotor;
  3. Kantor Pejabat Lelang Kelas II sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan data dashboard Pejabat Lelang Kelas II.

Dengan jumlah penyelenggara lelang sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) ini, dibutuhkan suatu informasi terintegrasi mengenai layanan lelang pada tingkat kantor wilayah.

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (KST) dengan wilayah kerja yang terdiri dari 2 (dua) provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota, membuat suatu portal web yang mengintegrasikan informasi lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II maupun Balai Lelang untuk memudahkan masyarakat maupun pengguna jasa menggunakan layanan lelang. Portal tersebut diberi nama Portal Lelang Harat Banar menggunakan nama kearifan lokal yang berarti Portal Lelang Sangat Baik. Portal Lelang Harat Banar dapat diakses melalui tautan: s.id/PortalLelangHaratBanar.

Latar belakang dan tujuan pembangunan Portal Lelang Harat Banar, yaitu:

  1. Wadah akses data yang berfungsi untuk mempertemukan informasi Lelang yang tersebar diberbagai media.
  2. Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum, diperlukan media promosi yang efektif.
  3. Pejabat Lelang Kelas II belum memiliki media untuk promosi.
  4. Lelang belum dikenal secara luas oleh masyarakat.
  5. Memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan lelang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Informasi apa saja yang tersedia pada Portal Lelang Harat Banar:

  1. Jadwal Lelang KPKNL.
  2. Daftar barang Lelang (connect lelang.go.id) per KPKNL.
  3. Lelang UMKM Harat Banar.
  4. Jadwal Lelang Pejabat Lelang Kelas II.
  5. Informasi Pejabat Lelang Kelas II (nama, alamat kantor, barang Lelang).
  6. Informasi pelaksanaan Lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang di lingkungan Kanwil DJKN KST.
  7. Saluran Lelang KST Mendengar (s.id/LelangKSTMendengar), untuk memudahkan stakeholder (KPKNL, PL Kelas II, Balai Lelang) maupun masyarakat umum mendapatkan informasi lebih detail terkait Lelang maupun hal terkait pengaduan layanan lelang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Manfaat pembangunan Portal Lelang Harat Banar:

  1. Integrasi informasi Lelang di KST menjadi 1 pintu (portal).
  2. Salah satu strategi promosi penjualan efektif di era digital.
  3. Memudahkan masyarakat di wilayah Kanwil DJKN KST mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II (PL II) dan Balai Lelang (terintegrasi).
  4. Pejabat Lelang Kelas II memiliki media promosi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  5. Bentuk transformasi DJKN melayani lebih baik kepada masyarakat.
  6. Mendukung pencapaian target kinerja Lelang (pokok dan Bea Lelang) lingkup Kanwil DJKN KST.

Integrasi informasi lelang ini sangat dibutuhkan masyarakat yang tergambar dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada awal September 2023, informasi yang dibutuhkan masyarakat antara lain:

Sebanyak 55,7% masyarakat membutuhkan informasi atas daftar barang yang di lelang, dengan adanya integrasi ini, masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan informasi barang yang di lelang melalui Portal Lelang Harat Banar.

Sedangkan dari sisi usia, responden terbanyak adalah generasi Z, selanjutnya generasi milenial atau generasi Y sebagai generasi yang mahir dalam penggunaan media teknologi informasi.

Integrasi informasi layanan lelang ini sangat dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi generasi yang melek teknologi.

  • Implementasi mudah dan murah integrasi informasi layanan lelang di tingkat Kantor Wilayah, mudahkan masyarakat cari barang lelang.

Implementasi integrasi informasi layanan lelang menggunakan website unit vertikal DJKN (seperti: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng) ataupun menggunakan Google Sites adalah salah satu cara yang mudah dan murah untuk meningkatkan layanan lelang kepada masyarakat umum. Google Sites adalah layanan pembuatan situs web gratis yang dapat digunakan oleh siapa saja. Google Sites menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk membuat situs web yang profesional dan menarik.

Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan Google Sites untuk implementasi integrasi informasi layanan lelang:

  1. Mudah digunakan: Google Sites memiliki antarmuka yang mudah digunakan sehingga siapa saja dapat membuat situs web dengan cepat dan mudah.
  2. Gratis: Google Sites adalah layanan gratis yang dapat digunakan oleh siapa saja.
  3. Fitur yang lengkap: Google Sites menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk membuat situs web yang profesional dan menarik.
  4. Keamanan yang terjamin: Google Sites menggunakan enkripsi SSL untuk menjaga keamanan data.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan integrasi informasi layanan lelang menggunakan Google Sites:

  1. Buat akun Google. Jika belum memiliki akun Google, Anda dapat membuat akun secara gratis.
  2. Masuk ke Google Sites. Setelah memiliki akun Google, Anda dapat masuk ke Google Sites dengan menggunakan alamat web sites.google.com.
  3. Buat situs web baru. Untuk membuat situs web baru, klik tombol “Buat”.
  4. Pilih template. Google Sites menyediakan berbagai template yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat situs web.
  5. Ubah konten situs web. Setelah memilih template, Anda dapat mengubah konten situs web sesuai dengan kebutuhan.
  6. Publikasikan situs web. Setelah mengubah konten situs web, Anda dapat mempublikasikan situs web agar dapat diakses oleh publik.

Berikut adalah beberapa tips untuk membuat integrasi informasi layanan lelang yang efektif menggunakan Google Sites:

  1. Gunakan template yang sesuai. Google Sites menyediakan berbagai template yang dapat digunakan untuk membuat situs web. Pilih template yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
  2. Ubah konten situs web secara berkala. Pastikan konten situs web Anda selalu up-to-date.
  3. Gunakan fitur keamanan yang tersedia. Google Sites menyediakan berbagai fitur keamanan yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan data.

Sedangkan untuk Implementasi portal lelang menggunakan website unit vertikal DJKN (seperti: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng) dibutuhkan sinergi bersama Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI) DJKN.

KESIMPULAN

Lelang merupakan salah satu cara untuk menjual barang atau jasa kepada publik.

Integrasi informasi layanan lelang di tingkat kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL, Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II secara cepat dan mudah, dan meningkatkan efektivitas pengawasan lelang (melalui pembuatan saluran Lelang Mendengar).

Implementasi integrasi informasi layanan lelang dapat menggunakan website unit vertikal DJKN (seperti: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng) dan/atau menggunakan Google Sites. Merupakan salah satu cara yang mudah dan murah untuk pelaksanaan integrasi informasi layanan lelang. Google Sites adalah layanan pembuatan situs web gratis yang dapat digunakan oleh siapa saja. Google Sites menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk membuat situs web yang profesional dan menarik.

Manfaat pembangunan integrasi informasi layanan lelang di tingkat Kantor Wilayah DJKN, antara lain:

  1. Integrasi informasi Lelang di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN menjadi 1 pintu (portal).
  2. Salah satu strategi promosi penjualan efektif di era digital.
  3. Memudahkan masyarakat di wilayah kerja Kanwil DJKN mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II (PL II) dan Balai Lelang (terintegrasi).
  4. Pejabat Lelang Kelas II memiliki media promosi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  5. Bentuk transformasi DJKN melayani lebih baik kepada masyarakat.
  6. Mendukung pencapaian target kinerja Lelang (pokok dan Bea Lelang) lingkup Kanwil DJKN.

Saat ini, masyarakat pengguna layanan lelang masih kesulitan mengakses informasi layanan lelang yang tersebar pada 3 (tiga) penyelenggara lelang (KPKNL, Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II), sehingga dibutuhkan integrasi informasi layanan lelang di tingkat Kantor Wilayah, untuk mudahkan masyarakat cari barang lelang.

Gambar: Halaman Beranda Integrasi Informasi Layanan Lelang

Dengan upaya integrasi informasi layanan lelang tersebut, DJKN berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

DAFTAR PUSTAKA

“Jumlah pengguna internet di Indonesia (Januari 2012 – Januari 2023)” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,orang%20pada%20awal%20tahun%20ini.&gt;

“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang” <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/7eb25620-30f7-4a45-c550-08d8b2bf9aa2&gt;

“Buku Profil Balai Lelang Tahun 2022” <Direktorat Lelang – 30 Juni 2022>

“Penipuan Lelang KPKNL Kembali Marak, Kenali Modus Terbarunya: Bawa-bawa Nama Rekan Dekat” <https://kabar24.bisnis.com/read/20220917/15/1578480/penipuan-lelang-kpknl-kembali-marak-kenali-modus-terbarunya-bawa-bawa-nama-rekan-dekat&gt;

“Unit Kerja Vertikal DJKN” < https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kantor-vertikal&gt; “Dashboard Pejabat Lelang Kelas II” < https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/221521b1-90c1-4e0a-90e8-d230fc808af5/page/OatUD&gt;

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023

Diposkan pada by ekolumajang

Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Keuangan sebagai berikut.

Informasi lebih lengkap, silahkan download Pengumuman

Yustinus Prastowo Tanggapi Curhatan Staf Kemenkeu Soal Tak Melulu Pejabat Kaya dan Pamer: Layak Didengarkan…

Diposkan pada by ekolumajang

Yustinus Prastowo tanggapi curhatan Staff Kemenkeu. (Twitter @okeaja39)

KILAT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu instansi pemerintahan yang kini masih jadi sorotan publik.

Berawal dari kemunculan kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo ke David Ozora, yang kemudian diketahui bahwa ia adalah putra dari eks pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.

Dan menjalar dari kasus itu pula, tercium keberadaan harta tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo, yang berujung pemecatan dari Kemenkeu.

Belum lagi istrinya, Ernie Meike Torondek, yang kerap pamer tas branded di media sosial.

Hingga Rafael Alun Trisambodo sekarang masih jadi sasaran KPK untuk ditelisik aset-asetnya, serta Ernie Meike Torondek tak luput dari subjek yang diperiksa.

Setelah Rafael Alun Trisambodo, Kemenkeu seolah terus diterpa dengan terbongkarnya kelakuan stafnya yang pamer harta dan kekayaan.

Gerah dengan segala pemberitaan yang ada, salah satu netizen yang mengatasnamakan dirinya pegawai Kemenkeu, menuliskan keluh kesah via Twitter.

Dikutip Kilat.com pada 27 Maret 2023, akun Twitter atas nama ‘Eko Lumajang’ via username @okeaja39, membuat sebuah utas pada 26 Maret 2023, yang berisi tentang sisi lain Kemenkeu.

Menurut penelusuran Kilat.com yang dilansir dari situs DJKN Kemenkeu, pemilik akun @okeaja39 adalah Mohammad Agus Eko Yudianto.

Ketika berita ini ditulis, Eko diketahui merupakan staf dari Seksi Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jawa Timur.

Pada utasnya, Eko mengawali dengan memberi judul, ‘Surat Terbuka dari Pegawai.’

“Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu hidup bermewah-mewahan,” tulis Eko.

Seolah melengkapi kalimat tersebut, Eko melanjutkan dengan menyampaikan bahwa ada pegawai Kemenkeu yang hidup biasa saja, bahkan LHKPN-nya minus.

“Banyak (staf Kemenkeu) yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannya (LHKPN) minus (lebih banyak utang),” lanjut Eko.

Meski tidak menyebutkan pegawai mana yang dimaksud, Eko meneruskan utasnya dengan memberitahukan ke warga jagat maya, bahwa Kemenkeu punya sisi lain.

Yaitu, dibentuknya komunitas antikorupsi, dan telah diakui keabsahannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Oh ya, forum ini dikukuhkan Bu Menkeu (Sri Mulyani) pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022. Nama forumnya: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa sistem kerja di Kemenkeu saat ini telah serba digital.

Melalui utas Twitter tersebut, Eko ingin agar publik tahu bahwa Kemenkeu tak melulu soal pejabat kaya, pamer harta, dan hidup mewah.

Ia juga berharap agar instansi tempatnya bernaung bisa menjadi lebih baik.

“Yuk dukung @KemenkeuRI semakin baik kedepannya. Masih banyak kok orang baik di Indonesia (yang) kita cintai ini,” ujar Eko.

Menanggapi adanya opini netizen yang juga staf Kemenkeu tersebut, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengapresiasi.

Menurut Pras, utas tersebut seolah jadi hal yang tersembunyi di tengah viralnya kasus yang menyeret eks pegawai Kemenkeu.

“Suara lain yang hampir tenggelam di tengah gegap gempita,” tulis Pras, yang dikutip Kilat.com via akun Twitter @prastow pada 27 Maret 2023.

Pras juga menyebut bahwa curhatan Eko layak didengarkan, tanpa memberikan prasangka.

“(Opini Eko) sangat layak didengarkan tanpa prasangka. Suara jernih dari hati yang bening,” lanjutnya.

Di akhir cuitannya, Pras turut memberikan semangat.

“Panjang umur perjuangan (emoji salam dan bendera Merah Putih),” tutupnya. (*)

sumber: klik disini

Sangkal Pegawai yang Memiliki Harta Tak Wajar, Eko Lumajang : Kemenkeu Ada Komunitas Antikorupsi

Diposkan pada by ekolumajang

 Eko Lumajang selaku pagawai Kemenkeu sampaikan tak semua pegawai memiliki harta tak wajar hingga adanya komunitas Antikorupsi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang dalam sorotan publik yang tinggi akibat ulah para pegawainya.

Pasalnya, diketahui para pegawai Kemenkeu di semua level memiliki harta yang tak wajar dan kerap bergaya hidup mewah.

Hal ini terbongkar oleh sorotan publik hingga pihak KPK menciumnya dan melakukan pemanggilan kepada para pegawai Kemenkeu.

Para pegawai Kemenkeu yang memiliki jabatan sudah memenuhi panggilan diantaranya Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, Mantan Pejabat DJP Kanwil Jakarta Selatan, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.

Kedepannya diprediksi akan ada beberapa nama lagi yang terpanggil pihak KPK untuk menjelaskan sumber harta yang didapat.

Kepercayaan publik akan Kemenkeu saat menurun ketika para pegawai Kemenkeu kerap pamer harta mencuat, Sehingga dibutuhkan usaha keras guna mengembalikan kepercayaan tersebut.

Ternyata, Tak semua pegawai Kemenkeu memiliki harta tak wajar dan kerap bergaya hidup mewah. Hal ini diungkapkan Eko Lumajang melalui media sosial Twitter miliknya.

“Dear Netizen Indonesia, tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu hidup bermewah-mewah,” tulisnya.

Dari jumlah total 80 ribu pegawai Kemenkeu, tak semua hidup dalam kemewahan, ada pegawai yang hidup sederhana.

Bahkan, Eko menyampaikan bahwa ada yang memiliki utang.

“Bahkan ada juga yang Laporan harta Kekayaan Minus (lebih banyak utang),” terusnya.

Terkait dugaan korupsi dalam lingkungan Kemenkeu atas kekayaan yang tak wajar milik beberapa pegawai Kemenkeu.

Eko menjelaskan bahwa adanya sebuah gerakan Antikorupsi yang didirikan di Kemenkeu.

“Namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR), yang terus sampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan Kemenkeu,” jelasnya.

Anggota dari PAKSI-DR berjumlah 400 orang yang tersebar di kantor-kantor vertikal Kemenkeu.

Tak hanya menyampaikan kegiatan Antikorupsi di lingkungan Kemenkeu, PAKSI-DR juga terjun langsung ke masyarakat umum.

Eko juga menyampaikan PAKSI-DR dikukuhkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah forum pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK No 490/KMK.09/2022.

“Nama Forumnya: Forum Penyuluhan Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” tulisnya.

PAKSI-DR juga aktif memerangi korupsi di Kemenkeu dengan didukung sistem pola kerja di Kemenkeu yang sudah terdigitalisasi sehingga menutup terjadinya fraud.

Dengan dilakukan pekerjaan secara digitalisasi maka akan berkurangnya tindak pidana korupsi di Kemenkeu.

Eko mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung dan percaya Kemenkeu karena masih banyak orang baik di instansi tersebut.

“Yuk dukung Kemenkeu semakin baik kedepannya, masih banyak orang baik di Indonesia kita cintai ini,” ungkapnya.

Kemenkeu memang saat ini tak henti jadi sorotan publik atas selalu bermunculannya pegawainya yang kerap pamer harta.

Namun, para pegawai Kemenkeu lainnya juga berjuang demi menjaga nama baik instansi.(*)

sumber: klik disini

Pegawai Sebut Masih Ada Orang Baik di Kemenkeu Bikin Gerakan Antikorupsi, Publik: Pesertanya Cuma 400 Orang

Diposkan pada by ekolumajang

Pegawai Kemenkeu sebut masih ada orang baik di instansi tersebut. (Kemenkeu.go.id)

KILAT.COM – Pegawai Kementerian Keungan (Kemenkeu) buka suara soal kondisi di instansi negara tempatnya bekerja tersebut.

Lewat cuitan di akun Twitter @okeaja39, pria yang diketahui bernama Eko Lumajang ini membantah jika semua pegawai Kemenkeu bergaya hidup mewah.

Menurut Eko Lumajang, masih ada pegawai Kemenkeu yang baik hati dan menjalani hidup sehari-hari dengan sederhana.

“SURAT TERBUKA DARI PEGAWAI [THREAD] Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu..,” tulisnya pada Minggu, 26 Maret 2023.

Dia kemudian menandai akun Menkopolhukam Mahfud MD, Stafsus Menkeu Prastowo Yustinus, serta akun Twitter yang kerap membongkar kebobrokan di instansi negara.

Dalam penjelasannya, Eko Lumajang mengatakan banyak pegawai Kemenkeu yang memiliki utang.

Tak heran, Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHP) milik para pegawai itu tercatat minus.

“Hidup bermewah-mewahan… banyak yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannnya minus (lebih banyak utang),” ujarnya.

Tak hanya itu, Kemenkeu juga memiliki komunitas antikorupsi di mana tugas mereka adalah menyerukan semangat antikorupsi di tubuh Kemenkeu.

“PAKSI-DR ini memiliki anggota kurleb 400an orang yang tersebar di kantor² Vertikal Kemenkeu. Anggota PAKSI-DR rutin mengkampanyekan Antikorupsi baik di lingkungan @KemenkeuRI maupun ke masyarakat umum,” ujarnya.

“Oh ya… di Kemenkeu ada komunitas Antikorupsi, namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR). Yg terus menyampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan @KemenkeuRI,” sambungnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah menerapkan pola kerja yang lebih baik karena sudah terdigitalisasi.

“Pola kerja di @KemenkeuRI sekarang juga sudah terdigitalisasi, hingga meminimalisir terjadinya fraud. Digitalisasi gunakan http://satu.Kemenkeu.go.id, juga gunakan Collaboration Tools office365 @Microsoft @MicrosoftID,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Eko Lumajang meminta publik untuk terus mendukung pekerjaan Kemenkeu.

Meski begitu, netizen ramai-ramai menanggapinya dengan rasa heran dan tidak percaya.

Ada yang mempertanyakan kenapa Eko Lumajang tidak melampirkan data soal pegawai Kemenkeu yang terlibat penyimpangan dan tidak dalam bekerja.

“Boleh tau, berapa banyak teman2 yg kalian laporkan jika terjadi / dicurigai ada penyimpangan dalam pekerjaan? Mention nya kenapa ke orang2 tsb?,” kata netizen.

“Teman anak saya di djp, muda dan bawahan Alun. Sebelum seluruhnya terbongkar dia masih percaya diri menceritakan kejujuran Alun, kebaikannya dan lain2. Menceritakan bahwa isterinya memang pengusaha kaya raya dll,” shaut yang lain.

“400an yang anti korupsi, berarti ada 79.600 an pegawe yang tidak anti korupsi gitu?,trus kapan korupsinya berhenti?,” ungkap warganet. (*)

sumber: klik disini

Bela Kemenkeu dengan Klaim Tak Semua Pegawainya Kaya Raya, Eko Lumajang: Banyak yang Punya Utang

Diposkan pada by ekolumajang

KILAT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI saat ini tengah disorot karena para pegawainya yang dinilai menyelewengkan kekuasaan.

Para pegawai Kemenkeu belakangan ini mendapat berbagai kritikan karena kerap memamerkan harta kekayaan yang dianggap tak wajar.

Sebut saja eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Mereka mampu membeli mobil seharga miliaran rupiah, rumah megah, hingga outfit dari brand fashion terkenal dunia untuk anak dan istri.

Menanggapi keresahan publik yang mulai luntur kepercayaannya terhadap Kemenkeu, salah satu pegawai di instansi itu akhirnya buka suara.

Lewat akun Twitter @okeaja39, pegawai Kemenkeu yang diketahui bernama Eko Lumajang ini membuat surat terbuka yang menyatakan tidak semua pegawai Kemenkeu kaya raya.

“SURAT TERBUKA DARI pegawai [THREAD] Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu..,” tulisnya pada Minggu, 26 Maret 2023.

Dia kemudian menandai akun Menkopolhukam Mahfud MD, Stafsus Prastowo Yustinus, serta akun Twitter yang kerap membongkar kebobrokan di instansi negara.

Dalam penjelasannya, Eko Lumajang mengatakan banyak pegawai Kemenkeu yang hidup sederhana.

Bahkan, tak sedikit dari mereka yang memiliki utang. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) yang minus.

“Hidup bermewah-mewahan… banyak yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannnya minus (lebih banyak utang),” ujarnya.

Tak hanya itu, Kemenkeu juga memiliki komunitas antikorupsi di mana tugas mereka adalah menyerukan semangat antikorupsi di lingkungan Kemenku.

“PAKSI-DR ini memiliki anggota kurleb 400an orang yang tersebar di kantor² Vertikal Kemenkeu. Anggota PAKSI-DR rutin mengkampanyekan Antikorupsi baik di lingkungan  @KemenkeuRI maupun ke masyarakat umum,” tuturnya. 

“Oh ya… di Kemenkeu ada komunitas Antikorupsi, namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR). Yg terus menyampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan
@KemenkeuRI,” sambungnya.

Menurut Eko Lumajang, Sri Mulyani juga telah meresmikan forum PAKSI-DR tersebut sejak tahun 2022.

“Forum ini dikukuhkan bu Menkeu pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022. Nama Forumnya: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah menerapkan pola kerja yang terdigitalisasi.

“Pola kerja di @KemenkeuRI sekarang juga sudah terdigitalisasi, hingga meminimalisir terjadinya fraud. Digitalisasi gunakan https://satu.Kemenkeu.go.id, juga gunakan Collaboration Tools office365 @Microsoft @MicrosoftID,” ungkapnya.

“Yuk dukung @KemenkeuRI semakin baik kedepannya. Masih banyak koq orang baik di Indonesia kita cintai ini… #KemenkeuBaik
#KemenkeuLebihBaik #KemenkeuTepercaya,” pungkas Eko Lumajang.

Pengakuan Eko Lumajang ini langsung mendapat berbagai respon. Ada yang percaya, dan ada juga yang semakin mengkritik.

“Saya percaya kok.Kakak ku lulusan STAN sering tugas di kabupaten. Barang barang nya sederhana. Hidupnya juga sederhana. Bahkan buat DP beli rumah belum kesampean sampai hari ini. Kami sudah yatim piatu, dari kecil kakak yg biayai hidup dan sekolahku,” cuit netizen.

“400 orang dari 80ribu pegawai? Belum terlalu banyak ya pak… bukankah seharusnya semestinya (sesuai TUPOKSI ?) yg 80 ribu pegawai itu anti korupsi semua?? Atau memang yg lain belum terpanggil utk bergabung?” timpal yang lain.

“Di awal disebutkan: “banyak yg hidup sederhana, bahkan… minus”. Tapi penjelasannya normatif semua, ga ada buktinya. Ini gmn masyarakat mau percaya???” sahut sebuah akun.

“400:80.000 = 0,5% Ternyata “oknum” nya 99,5% kah?” tutur wargaent. (*)

sumber: klik disini

Meminta Dukungan bagi Kemenkeu melalui Surat Terbuka di Twitter Seorang Pegawai Dirujak Warganet

Diposkan pada by ekolumajang

sumber: media online, klik disini

Sudah ‘dirujak’ warganet pun, Eko Lumajang tampak sangat bersabar. Mereaksi komentar-komentar keras yang menyudutkannya, Eko Lumajang tampak bergeming, tidak terpancing emosinya.

Melalui akun Twitter @okeaja39 atas nama ‘ekolumajang’ (Eko Lumajang) seseorang yang mengaku sebagai pegawai di lingkungan Kemenkeu menulis surat terbuka dalam bentuk rangkaian cuitan (utas).

Rangkaian cuitan yang dibuat Eko Lumajang sebagai surat terbuka itu menyatakan bahwa tidak semua Pegawai Kemenkeu yang jumlahnya 80 ribu itu hidup bermewah-mewahan, banyak yang hidup sederhana, dan bahkan LHK-nya minus alias lebih banyak utang.

Lalu, Eko Lumajang memberitahukan pula bahwa di Kemenkeu ada komunitas antikorupsi yang dinamai Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR).

Surat terbuka dari pegawai Kemenkeu yang dirujak warganet itu.

Surat terbuka dari pegawai Kemenkeu yang dirujak warganet itu. (ekolumajang)Kemudian, Eko Lumajang menutup surat terbukanya dengan permintaan dukungan agar Kemenkeu semakin baik ke depannya.

Sudah ‘dirujak’ warganet pun, Eko Lumajang tampak sangat bersabar. Mereaksi komentar-komentar keras yang menyudutkannya, Eko Lumajang tampak bergeming, tidak terpancing emosinya.  

Bagaimana isi utuh utas surat terbuka Eko Lumajang itu dan bagaimana komentar warganet yang merujaknya? Inilah, kita mulai dari surat terbukanya (nomor urut dari Gunem.id):

Jadwal Lengkap Piala Dunia Qatar 2022

Diposkan pada by ekolumajang

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2022. Laga pertama Piala Dunia akan mempertemukan tuan Qatar melawan Ekuador di Stadion Al Bayt, 20 November 2022 mulai pukul 23.00 WIB.

Semua pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar akan disiarkan di EMTEK Group yang meliputi SCTV, MOJI, Mentari TV, Nex Parabola, dan Vidio.

Piala Dunia 2022 bakal menjadi momen penting bagi sejumlah pemain penting. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan memainkan Piala Dunia kelima dan mungkin yang terakhir. Gelar juara akan menjadi kado manis bagi mereka.

Selain itu, ada Karim Benzema dan Luka Modric yang mungkin akan memainkan Piala Dunia terakhirnya. Dua peraih Ballon d’Or tersebut tentu ingin mencapai level puncak prestasi bersama negaranya.

Diolah dari berbagai sumber

Informasi Jersey bisa diakses di https://linktr.ee/eljersey